PENDAHULUAN
1.1. Latar
belakang
Reformasi pada
tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial,
kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam
terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu hasil reformasi
tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengatur urusan pelayanan, keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Guna mengakomodasi perubahan dampak otonomi
daerah tersebut negara menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dengan didukung perangkat hukum fiskal yakni UU Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang ini dalam perkembangannya
diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun berintikan pembagian kewenangan dan fungsi
(power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan peluang bagi
daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam
rangka mewujudkan kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya maka setiap
pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Hal
tersebut dilakukannya dengan mengelola
semua potensi daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber
daya keuangan secara optimal Pengelolaan potensi daerah tersebut harus selalu
dalam koridor semangat mewujudkan good governance, yakni suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif
dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan
politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha secara luas. Upaya perwujudan good
governance itulah sehingga muncul pula paket undang-undang keuangan negara guna
mengatur pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, yang terdiri UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi lebih lanjut maka terbitlah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyn dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah. Hal tersebut tentunya mewajibkan setiap pemerintah daerah
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Pemberlakuan paket undang-undang otonomi daerah dan keuangan negara tersebut
tentunya dimaksudkan agar terciptanya suatu kemandirian daerah. Kemandirian
daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah
daerah dalam hal pendanaan atau mendanai
segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Kemandirian daerah dapat direalisasikan jika
pembiayaan daerah dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari
daerah itu sendiri sehingga mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur
PAD kuat maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan
yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Ariani,
2010). Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur
kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari
pemerintah pusat.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Dana Perimbangan, Wealth, Belanja Modal dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.